Oleh:
Amelia Putri Kartikasari
Ilmu Administrasi Negara, UNY-2011
BAB I
PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan
keadaan dimana terjadi kekurangan atau ketidakmampuan individu dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, tempat berlindung dan air minum.
Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan
yang mampu mengatasi kemiskinan itu sendiri. Berdasarkan kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs)
kemiskinan merupakan hal utama yang
harus diperhatikan dan diberantas setiap negara. Hal ini dikarenakan tingkat
kemiskinan suatu negara akan berdampak pula terhadap kesehatan dan keamanan
masyarakat. Begitu pula di Indonesia. Masalah kemiskinan telah mendapat
perhatian serius dari pemerintah melalui digalakkannya berbagai program
pengentasan kemiskinan.
Sebenarnya Indonesia
merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, namun demikian
perekonomian Indonesia tergolong dalam kelompok negara miskin. Salah satu
penyebab utama kemiskinan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang sangat besar
dan tidak sebanding dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada. Bahkan
menurut hasil sensus terbaru pada tahun 2010 pertumbuhan Indonesia 5 tahun
lebih cepat dari proyeksi BPS. proyeksi semula BPS pada tahun 2010 penduduk
Indonesia berjumlah 234,2 juta jiwa sedangkan pada tahun 2015 penduduk
Indonesia berjumlah 237,8 juta jiwa. Jika pada tahun 2010 jumlah penduduk telah
mencapai 237,6 jiwa, maka sama hal nya jika pertumbuhan penduduk 5 tahun lebih
cepat dari perkiraan.
Karena laju pertumbuhan
penduduk begitu berpengaruh tehadap tingkat kemiskinan di Indonesia maka
program revitalisasi Keluarga Berencan (KB) memiliki sumbangan yang besar dalam
mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hanya saja selama ini program yang membantu
dalam menekan pertumbuhan penduduk ini kurang mendapatkan perhatian yang besar.
Sebelumnya program KB memang terbilang
sukses dalam pelaksanaannya, namun seiring dengan jatuhnya orde baru.
Pemerintah lebih memprioritaskan pada program-program yang dampaknya dapat
dirasakan oleh masyarakat secara langsung seperti Bantuan Langsung Tunai,
Raskin, dan pinjaman dengan bunga rendah. Padahal jika dikaji lebih lanjut,
program-program semacam ini hanya memberikan efek yang bersifat sementara.
Berbeda dengan program KB(keluarga berencana), dengan jumlah pertumbuhan yang
stabil dan terkontrol maka dampak yang dirasakan pun lebih tahan lama.
BAB
II
PEMBAHASAN
Kemiskinan merupakan
keadaan dimana terjadi kekurangan atau ketidakmampuan individu dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, tempat berlindung dan air minum.
Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan
yang mampu mengatasi kemiskinan itu sendiri. Berdasarkan kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs)
kemiskinan merupakan hal utama yang
harus diperhatikan dan diberantas setiap negara. Hal ini dikarenakan tingkat
kemiskinan suatu negara akan berdampak pula terhadap kesehatan dan keamanan
masyarakat. Begitu pula di Indonesia. Masalah kemiskinan telah mendapat
perhatian serius dari pemerintah melalui digalakkannya berbagai program
pengentasan kemiskinan.
Kemiskinan
di Indonesia
Untuk mengukur
kemiskinan, dibutuhkan sebuah standar. Saat ini standar pengukur kemiskinan
internasional yang berlaku saat ini adalah standar menurut WHO, yaitu seseorang
dikatakan miskin apabila penghasilannya dalam sehari sejumlah 1US$ atau di
bawahnya. Kemudian standar yang lebih tinggi adalah dari World Bank yaitu seseorang
dikatakan miskin apabila dalam sehari berpenghasilan sebesar 2US$ atau kurang.
Namun karena kemiskinan juga bersifat relative, maka Indonesia telah menentukan
standar kemiskinannya sendiri yaitu standar yang lebih rendah, dimana seseorang
disebut miskin apabila berpenghasilan Rp 7.000,00 atau kurang dalam satu hari.
Dari standar tersebut
diperolehlah data di bawah ini:
Tabel Jumlah dan Presentase
Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 1998-2011
Tahun
|
Jumlah penduduk Miskin(juta orang)
|
Presentase Penduduk Miskin
|
||||
Kota
|
Desa
|
Kota+Desa
|
Kota
|
desa
|
Kota+Desa
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1998
|
17,60
|
31,90
|
49,50
|
21,92
|
25,72
|
24,23
|
1999
|
15,64
|
32,33
|
47,97
|
19,41
|
26,03
|
23,43
|
2000
|
12,30
|
26,40
|
38,70
|
14,60
|
22,38
|
19,14
|
2001
|
8,60
|
29,30
|
37,90
|
9,76
|
24,84
|
18,41
|
2002
|
13,30
|
25,10
|
38,40
|
14,46
|
21,10
|
18,20
|
2003
|
12,20
|
25,10
|
37,30
|
13,57
|
20,23
|
17,42
|
2004
|
11,40
|
24,80
|
36,10
|
12,13
|
20,11
|
16,66
|
2005
|
12,40
|
22,70
|
35,10
|
11,68
|
19,98
|
15,97
|
2006
|
14,49
|
24,81
|
39,30
|
13,47
|
21,81
|
17,75
|
2007
|
13,56
|
23,61
|
37,17
|
12,52
|
20,37
|
16,58
|
2008
|
12,77
|
22,19
|
34,96
|
11,65
|
18,93
|
15,42
|
2009
|
11,91
|
20,62
|
32,53
|
10,72
|
17,35
|
14,15
|
2010
|
11,10
|
19,93
|
31,02
|
9,87
|
16,56
|
13,33
|
2011
|
11,05
|
18,97
|
30,02
|
9,23
|
15,72
|
12,49
|
Dari standar kemiskinan
yang rendah atau Rp 7.000,00 ternyata angka kemiskinan di Indonesia masih cukup
tinggi. Jika standar yang dipakai adalah standar dari Bank Dunia atau 2US$ per
hari maka presentase kemiskinan akan melonjak hingga 42%. Belum lagi Indonesia
juga memiliki masalah yang cukup serius dengan laju pertumbuhan penduduk,
Bahkan menurut hasil sensus terbaru pada tahun 2010 pertumbuhan Indonesia 5
tahun lebih cepat dari proyeksi BPS. Proyeksi semula BPS pada tahun 2010
penduduk Indonesia berjumlah 234,2 juta jiwa sedangkan pada tahun 2015 penduduk
Indonesia berjumlah 237,8 juta jiwa. Jika pada tahun 2010 jumlah penduduk telah
mencapai 237,6 jiwa, maka sama hal nya jika pertumbuhan penduduk 5 tahun lebih
cepat dari perkiraan. Padahal laju perumbuhan penduduk sangat berpengaruh
terhadap kemiskinan, kesejahteraan maupun keamanan di Indonesia.
Dengan pertumbuhan
penduduk yang demikian pesatnya maka program pengentasan kemiskinan seperti
Bantuan Langsung Tunai, Raskin, dan pinjaman dengan bunga rendah hanya akan
memberikan efek yang bersifat sementara. Untuk itu lebih diperlukan program
yang dapat membantu dalam hal menekan laju pertumbuhan penduduk seperti
Keluarga Berencana(KB).
Program Keluarga Berencana(KB) adalah
pemanfaatan kontrasepsi untuk mencegah, mengatur, dan merencanakan kehamilan
sehingga dapat menentukan kapan dia siap untuk hamil, berapa jumlah anak yang
dihasilkan serta jarak kehamilan masing-masing anak. Program KB telah berhasil
menekan pertumbuahan penduduk dari 2,3%
pada periode 1971-1980 menjadi 1,4% pada periode 1990-2000. Sayangnya
pasca orde baru program KB sempat memudar karena pemerintah setelahnya enggan
menjalankan program ini karena dianggap sebagai program peninggalan orde baru.
Namun dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin mengkhawatirkan, setelah
tahun 2005 program KB kembali dijalankan. Hal ini dikarenakan program KB
memiliki kekuatan-kekuatan sebagai berikut:
1.
Dapat
menganggulangi berbagai masalah kependudukan
Program KB
dapat mengurangi serta menekan tingkat laju penduduk dengan merencanakan kapan
suatu keluarga harus punya anak serta jarak kelahiran dari tiap anak-anak dari
keluarga tersebut, sehingga mengurangi pengangguran, kemiskinan, perpindahan
penduduk secara besar-besaran untuk tahun-tahun kedepan.
2.
Meningkatkan
Sumber Daya Manusia
KB berperan aktif membantu keluarga
agar dapat merancang serta merencanakan segala sesuatunya dengan lebih matang
untuk keturunan-keturunan keluarga tersebut sehingga menghasilkan masyarakat
yang lebih berkualitas dengan pendidikan tinggi dan daya intelektual yang mampu
membantu perusahaan lokal tak kalah saing dengan perusahaan asing.
3.
Meningkatkan
kesejahteraan keluarga
Dengan
merencanakan kehamilan, jumlah dan jarak masing-masing anak maka pasangan suami istri akan memiliki
kesiapan yang lebih matang dalam mempersiapkan kelahiran, terutama dari segi
ekonomi keluarga, sehingga ketika anak tersebut lahir tidak akan menjadi beban
bagi keluarga. Selain itu KB akan
membangun sebuah keluarga kecil yang mandiri serta memiliki ketahanan yang
tinggi sehingga keharmonisan dan kesejahteraan lebih terjaga. Dengan demikian
pendidikan serta kesehatan keluarga juga lebih terjamin.
Hambatan-Hambatan Program KB
Pengembangan program KB
mengalami kendala karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Hal ini disebabkan
karena masyarakat masih menganggap bahwa program KB bertentangan dengan ajaran
masing-masing. KB dianggap sebagai pembunuhan dini pada bayi sehingga dianggap
haram oleh sebagian orang. Selain itu kurang optimalnya pengembangan program KB
dikarenakan adanya keluhan bahwa KB jenis IUD menimbulkan rasa sakit sehingga
menimbulkan ketakutan dan tidak mau lagi menggunakan KB. Hambatan lain juga
muncul dari segi ekonomi. Beberapa masyarakat tidak menggunakan alat
kontrasepsi dikarenakan mengalami kesulitan biaya.
Dari sekian hambatan
yang ada, sebenarnya masing masing terdapat jalan keluarnya. Yang pertama
adalah dilakukan sosialisasi yang menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Mempengaruhi banyak orang memang tidaklah mudah, namun hal ini juga tidak
mustahil terjadi bila pemerintah atau pihak tarkait memberikan pemahaman yang
jelas akan manfaat dari KB. Kemudian masalah rasa sakit yang ditimbulkan dari
KB, sebenarnya alat kontrasepsi yang tersedia tidak hanya pada jenis IUD,
terdapat berbagai pilihan lain, misal penggunaan kondom maupun pil KB yang sama
sekali tidak menimbulkan rasa sakit, Sehingga sosialisasi juga diperlukan dalam
hal ini. Untuk masalah biaya, peran pemerintah sangat diperlukan disini, missal
diberikan KB secara gratis kepada keluarga yang tidak mampu.
BAB
III
PENUTUP
Masalah kemiskinan
merupakan masalah yang selalu mendapatkan perhatian besar di setiap Negara. Di
Indonesia sendiri pengentasan kemiskinan merupakan agenda besar pemerintah yang
sulit untuk diberantas. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah
dicanangkan namun angka kemiskinan di Indonesia masih tetap saja tinggi.
Salah satu penyebab
kemiskinan di Indonesia adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk yang semakin
tahun semakin besar. Besarnya pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan di
Indonesia maka program revitalisasi Keluarga Berencana(KB) memberikan sumbangan
yang cukup besar dengan cara menekan jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Sumbangan program KB
terlihat dari keberhasilannya menekan pertumbuhan penduduk dari 2,3% pada periode 1971-1980 menjadi 1,4% pada
periode 1990-2000 meskipun program ini memudar ketika orde baru jatuh. Tetapi
sejak tahun 2005 program KB kembali berjalan, apalagi dengan ledakan penduduk
pada tahun 2010 program KB diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut.
Namun pengembangan
program KB mengalami beberapa kendala karena kurangnya dukungan dari masyarakat
seperti anggapan bahwa KB haram maupun kurangnya pemahaman mengenai
manfaat-manfaat dari program ini. Untuk itu dibutuhkan peran besar dari
pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan sosialisasi secara menyeluruh
pada masyarakat serta memberikan fasilitas pada warga yang tidak mampu sehingga
dapat tetap mengikuti program KB. Program revitalisasi KB sangat diperlukan
dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil, peningkatan kesejahteraan
keluarga, peningkatan kualitas SDM, mengurangi pengangguran serta memberikan
dampak positif bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Daftar Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar