Definisi Partisipasi Politik
Adalah
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik
Partsipasi Politik di Negara Demokrasi
Piramida Partisipasi Politik I(Milbrath dan Goel)
Partsipasi Politik di Negara Demokrasi
Piramida Partisipasi Politik I(Milbrath dan Goel)
Terbagi
menjadi tiga karakter
1.
Pemain(Gladiators)
: 5-7% populasi termasuk dalam gladiators, yatu orang yang sangat aktif dalam
politik
2.
Penonton(Spectators)
: 60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya
3.
Apatis(Apathetics)
: 33% orang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya
Piramida Partisipasi Politik II(David F Roth dan Frank L. Wilson)
Piramida Partisipasi Politik II(David F Roth dan Frank L. Wilson)
Terbagi
menjadi empat karakter:
1.
Aktivis(Activists)
: The deviant(termasuk pembunuh dengan maksud politik, pembajak, teroris) ,
pejabat/calon pejabat publik , Fungsionaris parpol
2.
Partisipan(Participants)
: anggota partai secara aktif, orang yang bekerja untuk kampanye, orang yang
terlibat dalam komunitas proyek
3.
Penonton(Onlookers)
: orang yang menghadiri reli-reli politik, pemilih, orang yang terlibat dalam
diskusi politik.
4.
Apolitis(Apoliticals)
Partsipasi Politik di Negara Otoriter
Presentase partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum dianggap dapat memperkuat
keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar
presentase pemilih mencapai angka tinggi. Namun, negara-negara otoriter yang sudah mapan
menghadapi dilema bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang
dianggap mutlak diperlukan untuk tercapainya masyarakat yang didambakan. Jika kontrol
dikendorkan untuk meningkatkan partisipasi, maka ada bahaya bahwa akan timbul konflik
yang mengganggu stabilitas.
Partsipasi Politik di Negara Berkembang
Kebanyakan negara baru(berkembang) ingin cepat mengadakan pembangunan untuk
mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan
banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu
penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya,
status sosial, ekonomi,agama, dan sebagainya,serta loyalitas kepada negara diharapkan
akaqn ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik.
Partsipasi Politik Melalui New Social Movements(NSM) dan Kelompok-kelompok
kepentingan
Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik
dari para politisi dan pejabat, dan merasa terasingkan dari masyarakat. Mereka menginginkan
desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan
swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal
Beberapa Jenis kelompok
Kelompok Anomi
Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat memiliki rasa
ketidakpuasan yang sama.
Kelompok Nonasosiasional
Anggota-anggotanya merasa punya hubungan batin kuat karena mempunyai hubungan
ekonomi, masa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan
Kelompok Institusional
Kelompok formal yang bekerjasama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan
kelompok militer.
Kelompok Asosiasional
Terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama. Organisasi ini memiliki
tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dan staf bekerja penuh waktu.
Lembaga Swadaya masyarakat(LSM) di Indonesia
LSM di Indonesia dibagi dalam 5 kelompok paradigma:
Partsipasi Politik di Negara Otoriter
Presentase partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum dianggap dapat memperkuat
keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar
presentase pemilih mencapai angka tinggi. Namun, negara-negara otoriter yang sudah mapan
menghadapi dilema bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang
dianggap mutlak diperlukan untuk tercapainya masyarakat yang didambakan. Jika kontrol
dikendorkan untuk meningkatkan partisipasi, maka ada bahaya bahwa akan timbul konflik
yang mengganggu stabilitas.
Partsipasi Politik di Negara Berkembang
Kebanyakan negara baru(berkembang) ingin cepat mengadakan pembangunan untuk
mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan
banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu
penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya,
status sosial, ekonomi,agama, dan sebagainya,serta loyalitas kepada negara diharapkan
akaqn ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik.
Partsipasi Politik Melalui New Social Movements(NSM) dan Kelompok-kelompok
kepentingan
Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik
dari para politisi dan pejabat, dan merasa terasingkan dari masyarakat. Mereka menginginkan
desentralisasi dari kekuasaan negara, desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan
swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal
Beberapa Jenis kelompok
Kelompok Anomi
Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat memiliki rasa
ketidakpuasan yang sama.
Kelompok Nonasosiasional
Anggota-anggotanya merasa punya hubungan batin kuat karena mempunyai hubungan
ekonomi, masa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan
Kelompok Institusional
Kelompok formal yang bekerjasama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan
kelompok militer.
Kelompok Asosiasional
Terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama. Organisasi ini memiliki
tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dan staf bekerja penuh waktu.
Lembaga Swadaya masyarakat(LSM) di Indonesia
LSM di Indonesia dibagi dalam 5 kelompok paradigma:
1.
kesejahteraan
2.
modernisasi
3.
reformasi
4.
liberasi
atau pembebasan
5. transformasi
sumber: Budiardjo,Miriam.2008.dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar